Ganjil Genap Untuk Motor

Ganjil Genap Untuk Motor? Ini Reaksi Para Pemotor

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemprov DKI Jakarta berwacana akan memberlakukan Ganjil Genap untuk motor pada masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal ini tentunya mendapatkan reaksi keras dari masyarakat, yang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi dalam beraktivitas keseharian.Banyak masyarakat yang tidak setuju dengan pemberlakuan ganjil genap sepeda motor, sama halnya dengan wacana serupa yang sempat di gadangkan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2019 lalu.

Salah satu pengguna motor yang tidak setuju dengan peraturan ganjil genap tersebut adalah Yogi Normansyah. Pegawai di salah satu perusahaan yang kantornya berada di kawasan Thamrin ini berpendapat, bahwa pemberlakuan aturan ini bakal menimbulkan masalah baru, dimana masyarakat akan berbondong-bondong menggunakan transportasi umum dimana bisa saja akan menambah angka penyebaran virus Covid-19.

“Tidak setuju, jadi ramai-ramai pakai transportasi publik bakal makin melonjak penyebaran virus. Mau sampai kapan seperti ini?,” tegas Yogi.

Sependapat dengan Yogi, Bro Navin dari komunitas Suzuki GSX Owner Indonesia (SUGOI) Chapter Jakarta juga mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya kebijakan peraturan ini akan menyulitkan masyarakat yang merupakan pekerja lapangan dan menggunakan sepeda motor sebagai alat trasnportasinya.

“Jelas saya tidak setuju, apalagi motor yang saya miliki bernomor ganjil. Harus koordinasi dengan kantor supaya waktu kerja saya disesuaikan dengan plat nomor motor saya? Peraturan ini jelas menyulitkan kita yang bekerja sebagai pekerja lapangan,’ ujar Bro Navin.

Dalam masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah Provinsi DKI diwacanakan akan memberlakukan ganjil genap untuk sepeda motor.

Pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap pada mobil dan motor tertuang dalam Pasal 17 ayat 1 Pergub Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif

“Kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil-genap pada kawasan pengendalian lalu lintas,” demikian bunyi poin a, Ayat 2, Pasal 17 Pergub tersebut.

Pada Pasal 18 juga diatur bahwa kendaraan roda dua dan roda empat bernomor ganjil hanya bisa melintas di ruas jalan pada tanggal ganjil. Sementara kendaraan roda dua dan roda empat bernomor genap hanya bisa melintas di ruas jalan pada tanggal genap.

“Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor pelat ganjil dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal genap, setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) dengan nomor pelat genap dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal ganjil; dan nomor pelat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan angka terakhir dan nomor pelat kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua),” demikian bunyi Pasal 18.

Dalam pasal yang sama diatur juga soal pembatasan kendaraan umum yang hanya boleh mengangkut 50% dari kapasitas. Ada juga pengaturan terhadap pengendalian parkir luar ruang milik jalan.

Kebijakan ganjil genap pada sepeda motor dan mobil ini menjadi bagian dari penerapan masa transisi PSBB DKI Jakarta yang secara resmi mulai berlaku pada tengah pekan ini. Seiring hal tersebut pusat-pusat bisnis, perbelanjaan, tempat ibadah, serta perkantoran mulai diperbolehkan kembali beroperasi secara bertahap.

Comments