Pemberlakuan Ganjil Genap Motor

Perluasan Ganjil-Genap Belum Diterapkan, Tunggu Informasi Resmi!

Hari ini, kembali beredar flyer yang berisikan tentang rekayasa perluasan jalur yang terkena aturan ganjil-genap (Gage). Pada flyer yang tersebar dibeberapa sosial media tersebut, memuat jalur yang dikenakan aturan Gage.

Penerapan Perluasan Gage sebagai bentuk implementasi dari Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara yang telah ditandatangani Kamis, 1 Agustus 2019. Sebab, diketahui Jakarta telah menjadi kota dengan udara paling tercemar di dunia. Penyumbang polutan terbesar adalah kendaraan bermotor termasuk sepeda motor.

Meski demikian, hasil penelusuran tim Zonabikers.com Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta belum mengeluarkan pengumuman terkait aturan tersebut.

Disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Lupito, belum ada pengumuman resmi dari Dishub DKI Jakarta terkait beredarnya informasi tersebut.

“Kami mohon kepada masyarakat untuk tidak mempercayai segala bentuk informasi, yang berkaitan dengan penerapan perluasan wilayah ganjil-genap di kota Jakarta. Pengumuman resmi, akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui akun atau media resmi dari dinas Pemerintahan DKI Jakarta atau Polda Metro Jaya.” Jelas Syafrin.

Disampaikan hingga saat ini, aturan tersebut masih dalam proses analisis yang mendalam. Untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur untuk segera masuk tahap implementasi.

“Kami sampaikan, hingga saat ini masih dalam tahap analisis berbagai alternatif untuk segera diimplementasikan dan selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur hasil dari kajian ini. Tahapan selanjutnya setelah ditetapkan adalah, informasi kepada masyarakat, lalu disosialisasikan, diujicoba, dievaluasi dan juga persiapan legal aspek dan pemasangan fasilitas rambu.” Imbuh Syafrin.

Dengan adanya keterangan resmi ini, konsep perluasan kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap yang beredar saat ini belum berlaku. Informasi resmi, akan disampaikan melalui media kedinasan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya ketika kebijakan telah ditetapkan dengan aturan hukum pelaksanaan.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga meminta untuk tidak menyebarkan informasi tersebut kecuali ketika sudah resmi diumumkan oleh pemerintah.

Comments